SEJARAH SINGKAT DHARMA PERTIWI

Sejarah Dharma Pertiwi diawali pada bulan Oktober 1963 dengan digelarnya operasi pertiwi di Irian Barat atas prakarsa komando operasi tertinggi Irian Barat dalam rangka berbagi kasih dengan masyarakat di sana. Dengan menggunakan pesawat hercules, tim yang terdiri dari 16 orang isteri anggota ABRI tersebut dipimpin oleh Ny. Suryati Astatinah Legowo – anggota Bhayangkari – dan Ny. Noes muktio – anggota Persit Kartika Chandra Kirana – melaksanakan operasi pertiwi selama dua minggu.  Mereka memasuki rumah-rumah penduduk untuk memberikan penerangan mengenai gizi dan perawatan bayi sebagai unsur penting dalam kesejahteraan rumah tangga serta berkomunikasi dengan anak-anak untuk mengajak mereka agar mau bersekolah.

 

Bertitik tolak pada keberhasilan operasi pertiwi itulah, maka pada tanggal 15 april 1964 di Panti Perwira, Jl  Prapatan,  Jakarta, pukul 12.00 wib, ditandatangani naskah keputusan bersama tentang pembentukan Badan Kerjasama Dharma Pertiwi oleh para wakil dari keempat organisasi yaitu :

 

1.Ibu s. R. Lasmindar               dari  Persit Kartika ChandraKirana

2.Ibu Soesilo Djojosoedarmo   dari  Jalasenastri

3.Ibu Boediardjo                      dari  Pia Ardhya Garini

4.Ibu B. Soewito                      dari  Bhayangkari.

 

Badan Kerjasama Dharma Pertiwi tersebut berfungsi sebagai forum konsultasi, kerjasama antar organisasi isteri ketiga angkatan dan kepolisian yang bergerak di bidang sosial budaya. Kemudian, pembentukan Badan KerjasamaDharma Pertiwi diikuti juga oleh beberapa daerah di Indonesia sekalipun belum disertai dengan peraturan organisasi. Semua Badan Kerjasama Dharma Pertiwi tersebut melakukan kegiatan untuk kepentingan daerahnya masing-masing. Tidak sedikit tantangan yang dihadapi oleh Badan Kerjasama Dharma Pertiwi, namun jalinan kerjasama senantiasa semakin erat.

 

Pada tanggal 30 Nopember 1966 badan kerja sama Dharma Pertiwi akhirnya mendapat restu dari ketiga Panglima Angkatan dan Polri yaitu Jenderal TNI Soeharto, Laksamana TNI Moelyadi, Marsekal TNI Rusmin Nuryadin, dan Jenderal Polisi Sucipto Yudodihardjo.

 

Badan Kerjasama Dharma Pertiwi dipimpin secara periodik dan bergantian oleh seorang ketua dari salah satu organisasi anggotanya. Berturut-turut para  ketua yang telah memimpin Badan Kerjasama Dharma Pertiwi adalah :

 

1. Ibu. B. Soewito, unsur Bhayangkari 15 April 1964 s.d 26 Mei 1965.

2. Ibu Lasmindar, unsur Persit Kartika Chandra Kirana 26 Mei 1965 s.d 18 Juni 

    1966.

3. Ibu Saleh Bratawidjaya, unsur Jalasenastri 18 Juni 1966 s.d 11 Mei 1967.

4. Ibu Sugianto, unsur Pia Ardhya Garini 11 Mei 1967 s.d 24 Juni 1968.

 

Atas petunjuk Ibu Tien Soeharto selaku penasihat utama dan Letjen TNI Daryatmo selaku Pembina Harian, maka Badan Kerjasama Dharma Pertiwi pada tanggal 12 juni 1969 ditingkatkan menjadi Badan Musyawarah Dharma Pertiwi, dilengkapi dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.  Bentuk badan musyawarah ini mendapat restu Menteri Hankam / Pangab dengan Surat Keputusan Nomor Kep/A/499/1969 tahun 1969.

Selanjutnya, Badan Musyawarah Dharma Pertiwi dipimpin oleh :

 

1. Ibu Soewito, unsur Bhayangkari 24 juni 1968 s.d 26 maret 1970.

2. Ibu D. Supardjo, unsur Persit Kartika Chandra Kirana 26 maret 1970 s.d 18 

     maret 1971.

3. Ibu S. Indro Soebagio, unsur Jalasenastri 18 maret 1972 s.d 30 mei 1972.

 

Kemudian, integrasi ABRI Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 1969 melapangkan jalan bagi integrasi organisasi istri anggota ABRI ke dalam satu wadah yaitu Dharma Pertiwi yang segera diikuti dengan penyesuaian anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sesuai Keputusan Menhankam / Pangab nomor Kep/A/10/III/1972 tanggal 6 Maret 1972.  Dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tersebut antara lain ditetapkan bahwa Dharma Pertiwi terdiri dari lima organisasi anggota yaitu : Persit Kartika Chandra Kirana, Jalasenastri, Pia Ardhya Garini, Bhayangkari dan Ikatan Kesejahteraan Keluarga Hankam (IKKH).

 

Anggaran Dasar Dharma Pertiwi menentukan adanya Musawarah Nasionalyang disebut kongres yang merupakan forum organisasi tertinggi. Setelah dibentuknya kepengurusan Dharma Pertiwi pada tanggal 6 Maret 1972, disusunlah pengurus tingkat wilayah, daerah dan cabang dalam rangka diadakannya kongres yang pertama.

 

Kongres I dipimpin oleh Ny. M. Panggabean, diselenggarakan tanggal 27 s.d 29 Nopember 1973 di Wisma Kartika Eka Paksi, Jakarta. Kongres antara lain menetapkan Ibu Negara sebagai penasihat pengurus pusat Dharma Pertiwi dan mensahkan lambang, panji, vandel, lencana, bendera olah raga serta hymne Dharma Pertiwi.

 

Kongres II yang sebutannya diubah menjadi Musawarah Nasional II dipimpin oleh Ny. E. Yusuf diselenggarakan pada tanggal 17 dan 18 Oktober 1978 di aula Departemen Hankam, Jakarta.   Musawarah NasionalII menghapus kepengurusan Dharma Pertiwi pada tingkat wilayah.    Dalam Musawarah Nasionalii juga ditetapkan ketentuan bahwa penasihat Dharma Pertiwi hanya diadakan pada tingkat pusat saja, yakni istri kepala negara yang juga menjadi penasihat pada organisasi  yang tergabung dalam Dharma Pertiwi.

 

Musawarah Nasional III dipimpin oleh Ny. E. Yusuf diselenggarakan pada tanggal 28 s.d 30 Maret 1981 di ambon.  Pada Munas ini`ditetapkan penyelenggaraan Musawarah Nasional  sekali   dalam   tiga   tahun,   yang membahas tentang penyempurnaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga,  menyusun rencana kerja untuk jangka waktu tiga tahun serta penyeragaman model seragam kerja dan jas organisasi anggota.

 

Musawarah Nasional IV dipimpin oleh Ny. LB moerdani diselenggarakan pada tanggal 28 dan 29 Maret 1984 di Wisma Kartika Eka Paksi, Jakarta, menghasilkan penyempurnaan AD/ART dan ketentuan atribut organisasi serta menyusun rencana kerja sesuai dengan perkembangan ABRI serta kebutuhan organisasi.

 

Pada tanggal 6 September 1986 Dharma Pertiwi pengurus pusat membentuk yayasan yang diberi nama yayasan dharma bhakti Dharma Pertiwi.  Sebagai badan pendiri adalah ketua umum Dharma Pertiwi (pada waktu itu ) Ny. L.B. Moerdani serta para Ketua Dharma Pertiwi, Ny. Rudini, Ny. R. Kasenda, Ny. Oetomo dan Ny. Anton Soejarwo.

 

Pada tanggal 8 Agustus 1987 yayasan dharma bhakti Dharma Pertiwi mendirikan SLB - C (pendidikan bagi anak cacat mental) yang diresmikan oleh Ny. LB. Moerdani.  Dan pada tanggal 5 Agustus 1992, Ny. Try Sutrisno selaku Ketua Yayasan Dharma Bhakti Dharma Pertiwi meresmikan SLB - B (pendidikan bagi anak tuna rungu).

 

Sesuai Keputusan Panglima ABRI Nomor Kep/03/VI/1987 tanggal 1 Juni 1987 tentang penyesuaian organisasi unsur keluarga besar ABRI (KBA) dan jajarannya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, maka sejak bulan Juni 1987 Dharma Pertiwi resmi menjadi organisasi kemasyarakatan.   Sebagai realisasi keputusan tersebut maka Musawarah Nasional V Dharma Pertiwi yang dipimpin oleh Ny. LB. Moerdani pada tanggal 3 Agustus 1987 di Mabes ABRI Jakarta, memutuskan penyempurnaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Dharma Pertiwi yang disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1985.

 

Pada Musawarah Nasional VI Dharma Pertiwi yang dipimpin oleh Ny. Try Sutrisno, pada tanggal 5 s.d 7 Februari 1990 di Aula Sudirman mabes ABRI, Jakarta, Ditetapkan Dharma Pertiwi sebagai organisasi kemasyarakatan yang merupakan induk dan wadah pembinaan dari lima organisasi anggota ABRI. Dan selanjutnya ditetapkan pula status istri pegawai negeri sipil di lingkungan ABRI sebagai anggota IKKA.

 

Musawarah Nasional VII Dharma Pertiwi dipimpin oleh Ny. Try Sutrisno, pada tanggal 6, 8, dan 9 Februari 1993 di Aula Gatot Subroto Mabes ABRI, Jakarta,  memutuskan  antara lain mengubah seksi kekaryaan menjadi seksi sosial politik, dan urusan karyawati menjadi urusan kekaryaan.  Dengan demikian peranan dan fungsi Dharma Pertiwi di bidang sosial politik lebih dipertegas.

 

Musawarah Nasional VIII Dharma Pertiwi dipimpin oleh Ny. Feisal Tanjung pada tanggal 19 dan 20 Maret 1996  di Aula Gatot Subroto Mabes ABRI, Jakarta memutuskan antara lain :

 

1.Meniadakan urusan persekolahan dan mengubah urusan pendidikan anggota menjadi 

   urusan pendidikan.

2. Meniadakan musyawarah daerah.

 

Musawarah Nasional IX Dharma Pertiwi dipimpin oleh Ny. Uga Wiranto, pada tanggal 22 s.d 24 Juni 1999 di Aula Gatot Subroto, Jakarta, memutuskan :

 

1.Penyelenggaraan Musawarah Nasional menjadi sekali dalam 5 (lima) tahun.

2.Memisahkan Bhayangkari dari Dharma Pertiwi sebagai tindak lanjut reformasi 

   internal ABRI yang sebutannya berubah menjadi TNI.

3.Meniadakan seksi sosial politik dan menambahkan  urusan komunikasi sosial 

   pada seksi organisasi.

4.Mengubah sebutan IKKA menjadi IKKT Pragati Wira Anggini.

5.Mengubah tata tertib upacara serah terima jabatan.

6.Menyusun makalah dengan judul “Peranan Dharma Pertiwi Dalam 

   Membangun Bangsa Menuju Masyarakat Madani”.

 

Musawarah Nasional X Dharma Pertiwi dipimpin oleh Ny. Andy Endriartono Sutarto diselenggarakan pada tanggal 7 dan 8 Oktober 2004 di Puri Ardhya Garini Jakarta, memutuskan :

 

1.Panglima TNI selaku Pembina Utama juga selaku Penasihat Utama 

   Dharma Pertiwi.

2.Menghapus jabatan Wakil Ketua Umum Dharma Pertiwi.

3.Wakil Ketua Dharma Pertiwi daerah dijabat oleh istri pejabat tertinggi TNI lainnya

   yang berada di wilayahnya.

4.Perubahan istilah Koorcab Dati  I menjadi Koorcab Propinsi.

5.Perubahan model pakaian seragam upacara dan penyempurnaan model pakaian

   seragam resmi.

 

Musawarah Nasional XI Dharma Pertiwi  dipimpin oleh Ny. Angky Djoko Santoso, diselenggarakan pada tanggal 9 dan 10 Desember 2009 di Panti Perwira Balai Sudirman,  Jakarta, menghasilkan keputusan antara lain:  

 

1. Menyempurnakan butir ketiga dari tujuan Dharma Pertiwi menjadi

   ”Memberikan Semangat Dan Motivasi Kepada Suami 

   Dalam Melaksanakan Tugas Dan Kewajibannya”.

2. Nama tingkat kepengurusan  koorcab propinsi diubah menjadi tingkat 

    kepengurusan Koorcab menyesuaikan dengan Struktur Organisasi TNI. 

3. Panji Dharma Pertiwi hanya dihadirkan pada upacara HUT Dharma Pertiwi di 

    tingkat kepengurusan pusat, Musawarah Nasional Dharma Pertiwi  dan serah 

    terima jabatan Ketua Umum Dharma Pertiwi.

4. Jabatan penasihat dapat diadakan pada tingkat kepengurusan tertentu 

    sesuai kebutuhan.

 

Sampai saat ini Dharma Pertiwi telah dipimpin oleh  duabelas orang ketua umum, secara berturut-turut yaitu :

 

1.   Ibu Tien Soeharto, 30 Mei 1972 s.d 6 Juni 1973.

2.   Ibu M. Panggabean, 6 Juni 1973 s.d 18 April 1978.

3.   Ibu E. Yusuf, 18 April 1978  s.d 30 Maret 1983.

4.   Ibu L.B. Moerdani, 30 Maret 1983 s.d 29 Februari 1988.

5.   Ibu Try Sutrisno, 29 Februari 1988 s.d 20 Februari 1993.

6.   Ibu Edi Sudradjat, 20 Februari 1993 s.d 22 Mei 1993.

7.   Ibu Feisal Tanjung, 22 Mei 1993 s.d 20 Pebruari 1998.

8.   Ibu Uga Wiranto, 20 Pebruari 1998 s.d 4 Nopember 1999

9.   Ibu Murniati Widodo As, 4 Nopember 1999 s.d 18 Juni 2002.

10. Ibu Andy Endriartono Sutarto, 18 Juni 2002 s.d  20 Pebruari 2006.

11. Ibu Ratna Djoko Suyanto, 20 Februari 2006 s.d 8 Februari 2008.

12. Ibu Angky Djoko Santoso, 8 Januari 2008 s.d 2 Oktober 2010.

13. Ibu Tetty Agus Suhartono, 2 oktober 2010 s.d   Juli 2013.

14. Ibu Koes Moeldoko,  Juli 2013 s.d Juli 2015.

15. Ibu Nenny Gatot Nurmantyo, Juli 2015 s.d. 9 Desember 2017.

16. Ibu Nanny Hadi Tjahjanto, 9 Desember s.d sekarang

 

Demikian sejarah singkat Dharma Pertiwi sejak kelahirannya hingga sekarang.

TOKOH PIMPINAN

Temukan Kami di Facebook

Follow Kami di Twitter